Minggu pagi di Jakarta selalu punya dua wajah. Yang pertama adalah wajah para pelari di Sudirman, keluarga yang sarapan bubur ayam di pinggir jalan, dan pedagang kopi keliling yang mulai sibuk. Lalu yang kedua biasanya rombongan motor besar berjaket riding mahal, sepatu boots mengilap, dan helm karbon fiber yang harganya bisa setara satu sepeda motor matic.
Raga Avraham Mulyawan berada di wajah yang kedua. Pukul enam kurang sedikit, ia sudah berdiri di samping motor kesayangannya, cruiser bergaya klasik dengan mesin V-twin yang menggeram rendah ketika dinyalakan. Tangannya mengenakan sarung tangan kulit hitam, jaket riding minimalis tanpa banyak logo. Tidak terlalu pamer, tapi jelas bukan barang biasa.
Rombongan berkumpul di kawasan Senayan. Ada pejabat eselon satu dari Kementerian PUPR, staf khusus Menteri Keuangan, dua direktur dari Kementerian Kebudayaan, dan beberapa pengusaha mitra negara. Mereka tidak memakai batik atau jas. Hanya jaket riding dan celana jeans mahal. Satu hal yang sama, motor mereka lebih mahal dari kebanyakan mobil keluarga.
"Pak Raga lama nggak kelihatan sunmori," sapa salah satu pejabat PUPR sambil membuka visor helmnya.
Ia memang lama tidak ikut sunmori. Sejak proyek pelabuhan di Sumatera Selatan memanas dan urusan keluarga menyita energi, Minggu paginya lebih sering dihabiskan di rumah. Tapi undangan kali ini berbeda. Lintas kementerian. Lintas kepentingan. Raga jelas paham, sunmori ini bukan sekadar riding.
"Lagi sibuk urus jalan tol di Palangkaraya sama pembebasan lahan, Pak," jawab Raga ringan.
Di Bundaran HI, salah satu pejabat lewat intercom bercanda, "Pak Raga, kalau proyek tol di Palangkaraya selesai bisa lah ya kita bikin jalur khusus sunmori dari APBN."
Raga tertawa kecil. "Asal masuk DIPA, Pak."
Gelak tawa mengisi headset masing-masing. Raga melepas senyum tipis setelahnya. Bukan senyum basa-basi. Tapi senyum orang yang sudah terlalu sering berada di ruang negosiasi sehingga Minggu pagi seperti ini terasa seperti jeda.
Rute mereka sederhana, dari Senayan - Sudirman - belok ke Bundaran HI - masuk Jalan Thamrin - lurus ke arah Monas - memutar di sekitar Lapangan Banteng - lalu berhenti.
Mesin-mesin besar itu bergemuruh pelan, tidak ada yang ugal-ugalan. Sunmori orang-orang ini bukan tentang adrenalin. Ini tentang jejaring. Ketika rombongan melewati Bundaran HI, matahari pagi memantul di gedung-gedung kaca. Jakarta tampak bersih, hampir jinak. Salah satu rider mendekat ke sisi Raga.
"Gedung kita yang dekat Lapangan Banteng itu," katanya lewat intercom helm, "sudah waktunya direnovasi total."
Raga mengangguk kecil.
Beberapa menit kemudian, mereka sudah memarkir motor di depan kompleks gedung tua Kementerian Keuangan yang menghadap Lapangan Banteng.
Mereka berhenti di depan kompleks gedung tua Kementerian Keuangan yang menghadap Lapangan Banteng. Pilar-pilar kokoh berdiri seperti tentara tua yang masih tegak. Dinding tebal, jendela tinggi, langit-langit lapang, khas sekali arsitektur kolonial yang dibangun pada awal 1900-an, ketika Batavia menjadi pusat administrasi Hindia Belanda.
Dulu gedung ini digunakan sebagai kantor keuangan kolonial. Setelah kemerdekaan, ia menjadi bagian dari pusat administrasi fiskal republik. Banyak keputusan ekonomi penting lahir di dalamnya. Dari nasionalisasi aset, kebijakan pajak, restrukturisasi utang.
"Masalahnya bukan di luar," kata pejabat Kemenkeu sambil menepuk tembok. "Masalahnya di dalam. Kabel lama, AC boros, sistem keamanan harus upgrade."
Raga berjalan pelan menyusuri koridor. Tangannya menyentuh kusen kayu, matanya mengamati proporsi ruang.
"Kalau kita lihat ini," katanya sambil menunjuk detail molding di langit-langit, "arsitek aslinya paham tropis. Ventilasi silang bagus. Tinggal kita optimalkan sistem mekanikalnya."
Seseorang bercanda, "Wah, keluar juga ilmu arsitektur dari New York-nya ini."
Raga tersenyum tipis. Ia memang menyelesaikan S2 Arsitektur di luar negeri. Terbiasa dengan diskusi tentang adaptive reuse, heritage conservation, dan urban memory.
"Di Eropa banyak gedung abad 18 masih dipakai kantor," lanjutnya. "Struktur luar dilindungi, dalamnya modern. Kita bisa lakukan hal yang sama. Jangan dibongkar total. Itu bukan renovasi, itu amnesia."
Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam sejenak.
Seorang staf khusus berbisik, "Amnesia mahal juga ya, Pak."
"Lebih mahal kalau lupa sejarah," jawab Raga ringan.
Seorang staf khusus mengangguk. "Konservasi adaptif?"
"Kurang lebih begitu," jawab Raga. "Gedung ini bukan cuma kantor. Ini memori fiskal negara."
Obrolan mengalir tanpa presentasi formal. Tidak ada proyektor. Tidak ada slide. Hanya kopi take away dan suara burung dari pepohonan Lapangan Banteng. Kesepahaman tercapai lebih cepat dari yang dibayangkan.
Percakapan lalu beralih ke isu yang lebih sensitif, perihal Museum Nasional Indonesia. Beberapa bulan lalu, kebakaran melanda sebagian kompleks museum yang dikenal sebagai Museum Gajah. Ironisnya, peristiwa itu terjadi tidak lama setelah sejumlah artefak penting milik Indonesia dipulangkan dari Belanda. Artefak yang selama puluhan tahun berada di negeri bekas penjajah. Euforia repatriasi belum benar-benar reda ketika api menyala.
"Publik kecewa berat," ujar pejabat Kementerian Kebudayaan. "Jadi momentum tidak bagus."
Raga membuka tablet yang selalu ia bawa. Tanpa presentasi, tanpa tim desain. Ia mulai mencoret garis-garis kasar.
"Kalau kita bangun ulang persis seperti semula," katanya pelan, "itu seperti kita pura-pura kebakaran tidak pernah terjadi."
Ia menggambar ruang dengan satu sisi dinding dibiarkan bertekstur kasar, bekas terbakar. Di tengahnya vitrin kaca besar. Artefak yang rusak dipajang dengan narasi kuratorial.
"Ini ruang refleksi," ujarnya. "Bukan ruang malu."
Salah satu pejabat bercanda, "Nanti netizen bilang kita pamer kegagalan."
Raga menggeleng. "Di luar negeri, museum perang memamerkan puing dan bekas ledakan. Itu bukan kegagalan. Itu pelajaran."
Ia memperbesar sketsa. "Kita beri pencahayaan dramatis. Panel kronologi. Edukasi publik tentang konservasi. Biar orang tahu bahwa menjaga sejarah itu bukan cuma soal memamerkan yang indah."
Menteri Kebudayaan yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya angkat bicara, "Berarti kita tidak menutupi luka?"
"Luka yang disembunyikan biasanya jadi gosip," jawab Raga santai. "Luka yang dijelaskan jadi pengetahuan."
Tawa kecil terdengar.
"Itu berani," kata seorang pejabat pelan. "Dan jujur."
Raga tersenyum tipis. "Sejarah bangsa nggak selalu rapi, dan itu nggak apa-apa selama kita sikapi sebagai pelajaran untuk lebih baik ke depannya."
"Deal awal ya, Pak," kata pejabat Kementerian Kebudayaan sambil menjabat tangan Raga.
"Deal awal," jawabnya.
Angin pagi berhembus lembut dari arah Lapangan Banteng. Patung Pembebasan Irian Barat berdiri gagah di kejauhan, seperti mengawasi percakapan itu. Di antara canda dan humor khas elit Jakarta yang terbiasa membungkus negosiasi dengan tawa ringan, Raga bergerak dengan presisi. Ia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda, kapan harus melempar satu kalimat yang mengunci arah pembicaraan.
Kesepahaman prinsip pun tercapai. Renovasi gedung Kementerian Keuangan akan menggunakan pendekatan konservasi adaptif. Pemulihan Museum Nasional akan mempertimbangkan ruang refleksi pascakebakaran.
Mereka kembali ke motor menjelang pukul sepuluh.
"Pak Raga," celetuk salah satu pejabat sambil mengenakan helm, "kalau semua rapat bisa sambil riding begini, mungkin APBN kita lebih sehat."
Raga terkekeh. "Asal jangan rapat sambil wheelie, Pak."
Seperempat jam kemudian, rombongan mulai bubar satu per satu di area parkir kecil dekat Lapangan Banteng. Raga sedang memasang kembali sarung tangannya ketika ia merasakan getar halus di paha kanan. Ponselnya yang sejak tadi ia set silent bergetar pendek.
Ia menepi sedikit dari kerumunan, membuka layar. Satu foto masuk. Baby bump. Perut Zara yang sedang mengandung 17 minggu itu kini jelas membulat di balik dress rumahnya. Tangan istrinya membentuk setengah hati di atas perut itu.