"Peristiwa-peristiwa berikut disusun berdasarkan berbagai catatan sejarah mengenai Revolusi Sosial Sumatra Timur tahun 1946."
3 Februari 1946, Medan, Indonesia
Wakil Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk Sumatra mengadakan rapat Komite Nasional Indonesia (KNI) bersama para sultan dan raja di Sumatra Timur.
Pemerintah diwakili Gubernur Sumatra Mr. Teuku Muhammad Hasan, Wakil Gubernur dr. Muhammad Amir, Mr. Luat Siregar, serta sejumlah pejabat lainnya. Dari pihak kesultanan dan kerajaan hadir Sultan Langkat, Sultan Deli, Sultan Siak, Sultan Asahan, Sultan Indrapura, Sultan Bilah, Sultan Kualuh, Putra Mahkota Serdang, Raja Pane, Raja Tanoh Jawa, Raja Silimakuta, Raja Siantar, Raja Purba, Raja Raya, dan para penguasa daerah lainnya.
Dalam rapat tersebut, Mr. Teuku Muhammad Hasan menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui keberadaan pemerintahan swapraja. Pemerintah meminta seluruh kesultanan dan kerajaan memutuskan hubungan dengan Hindia Belanda, mendukung Republik Indonesia, serta menjalankan proses demokratisasi.
Atas nama kalangan bangsawan, Sultan Langkat Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah menyatakan dukungan penuh kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia. Para sultan dan raja juga sepakat melaksanakan proses demokratisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah.
***
Medan, 1 Maret 1946
Kesepakatan yang baru berusia sebulan itu ternyata tidak mampu meredam gejolak di luar ruang perundingan.
Sejumlah kelompok revolusioner yang dipengaruhi gagasan anti-feodalisme mulai menggerakkan massa. Propaganda seperti "Raja-raja adalah penghisap darah rakyat," "Kembalikan kekayaan kaum proletar yang dirampas kaum feodal," hingga "Bunuh kaum feodal" tersebar di berbagai tempat dan memicu kebencian terhadap kalangan bangsawan.
Pada 1 Maret 1946, para pemimpin kelompok revolusioner mengadakan pertemuan rahasia. Di sanalah disusun rencana aksi serentak terhadap para raja dan sultan di Sumatra Timur.
***
Revolusi Sosial Sumatra Timur
Dimulai 3 Maret 1946
Tanjung Balai, Kesultanan Asahan
Gelombang Revolusi Sosial mulai melanda Sumatra Timur.
Kelompok-kelompok revolusioner menyerbu Istana Kesultanan Asahan. Pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI) berusaha menghalau serangan, tetapi kalah jumlah. Sejumlah bangsawan ditangkap dan dibunuh, sementara Sultan Asahan berhasil menyelamatkan diri.