BADAI REFORMASI DAN AMANAH DI SEKSI PENDAPATAN. KPKN Gatot Subroto, PNBP, dan Takdir Kepala Seksi Non-Definitif. 1995 – 2001 · KPKN Bandar Lampung, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 91, Bandar Lampung
"Amanah kepemimpinan bukanlah tahta kehormatan untuk dibanggakan, melainkan beban tanggung jawab yang menuntut kejujuran dan kematangan manajerial." — Etos Pelayanan Kas Perbendaharaan Negara
❖ ❖ ❖
Bagian 01 : Lautan Kertas di Jalan Gatot Subroto (April 1995)
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Aroma jalanan Teluk Betung selalu membawa campuran yang ganjil: uap asin dari dermaga Panjang, debu aspal yang terpanggang terik khatulistiwa, dan pekatnya solar dari truk-truk pengangkut getah karet yang meraung menanjak di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Di nomor sembilan puluh satu, deru kota itu mendadak terserap oleh dinding-dinding tebal Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara—KPKN Bandar Lampung. Gedung beratap tinggi itu berdiri bagai benteng sunyi peninggalan zaman kolonial, di mana desau kipas angin gantung berputar malas di langit-langit, menyerupai ketukan metronom yang menghitung detik-detik nasib para abdi negara.
Bagi Amarullah Wanahi, bulan April tahun 1995 adalah sebuah patahan takdir yang memaksa jiwanya menoleh seratus delapan puluh derajat. Berbulan-bulan sebelumnya, ia hidup di dalam dunia yang begitu tertib dan steril: ruang kaca berpendingin udara tempat monitor komputer tabung memancarkan pendar fosfor hijau yang dingin. Di hadapan keyboard hitam bersuara renyah itu, logika adalah dewa mutlak. Perintah baris kode hanya mengenal kepastian biner: nol atau satu, benar atau keliru. Tiada ruang bagi basa-basi, tiada celah bagi kepalsuan.
Namun hari itu, saat melangkah ke Seksi Perbendaharaan III di bawah pimpinan Bapak Rizkan R., dunia biner itu runtuh seketika. Amar disambut oleh gelombang pasang berwujud kertas: map-map snelhechter karton manila berwarna kuning kecokelatan yang berdebu, lembaran-lembaran tipis kertas doorslag bertinta karbon biru tua yang membekas di jemari, serta ribuan lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang menggunung di atas meja-meja jati beralas kaca buram.
Setiap pagi, sebelum embun di dedukuan pekarangan kantor sempat menguap sempurna, ruang tunggu telah dipadati oleh puluhan bendaharawan dari seantero Lampung. Mereka datang dari markas kepolisian resor, kepaniteraan pengadilan negeri, laboratorium Universitas Lampung di Gedong Meneng, rektorat IAIN Raden Intan, pos kehutanan BPDAS, hingga kantor-kantor departemen kabupaten yang menempuh perjalanan berjam-jam menembus perkebunan sawit. Wajah-wajah mereka tegang, mata mereka memendam cemas yang sama: apakah berkas pencairan gaji pegawai dan operasional proyek mereka akan diloloskan hari ini, ataukah terlempar kembali dengan coretan spidol merah yang mematikan?
"Amar, perhatikan baik-baik," suara Bapak Rizkan R. memecah lamunannya. Pria paruh baya itu menghembuskan asap rokok kretek Dji Sam Soe dari sela giginya yang bernoda tembakau. Matanya yang merah menatap tajam sebuah berkas SPP bertumpuk tiga di hadapannya. "Kertas-kertas ini tidak memiliki nurani. Kertas tidak bisa menangis, tidak bisa memohon, dan tidak punya rasa malu. Kalau kau lengah memeriksa satu kuitansi fiktif atau menutup mata pada pagu yang jebol, serigala-serigala berjas dinas di luar sana yang akan berpesta pora di atas lehermu!"
Pak Rizkan menghantamkan stempel bulat kuningan ke atas bak tinta ungu berbusa basah. *Brak!* Bunyinya mantap, menggetarkan meja kayu. Tanda sah itu bagai ketukan palu hakim. Amar menelan saliva yang terasa kesat. Di dadanya, sebuah bisikan purba mendadak berdengung—suara almarhum ayahnya ketika melepasnya merantau bertahun-tahun silam: *'Uang negara itu, Nak, adalah bara api yang menyala di telapak tanganmu. Jika kau genggam karena syahwat harta, dagingmu akan melepuh hangus. Jika kau lempar sembarangan tanpa hitungan, kau durhaka kepada seluruh rakyat yang membayar upeti.'* Di balik tumpukan berkas yang menjulang setinggi dada, Amar menatap jemarinya yang mulai membiru oleh karbon. Di tempat inilah, ia sadar, integritas bukan lagi sekadar slogan di dinding upacara, melainkan medan pertempuran harian tanpa suara bedil.
❖ ❖ ❖
Bagian 02 : Prahara Sembilan Puluh Delapan dan Jeritan di Luar Jendela (1997 – 1998)
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Waktu bergulir bagai air bah, dan badai yang sesungguhnya menghantam negeri tanpa ampun pada tahun 1998. Nilai tukar rupiah meluncur bebas ke jurang tanpa dasar, terjun bebas dari dua ribu lima ratus per dolar menuju enam belas ribu. Perekonomian remuk berkeping-keping. Toko-toko di kawasan pecinan Tanjung Karang mengunci pintu rapat-rapat dengan terali besi berlapis rantai gembok. Asap ban bekas yang dibakar massa mahasiswa di jalan arteri mengepul hitam ke angkasa, membubung di atas pohon-pohon peneduh Gatot Subroto. Teriakan 'Reformasi! Turunkan harga! Berantas KKN!' menggema berdentam-dentam menembus jendela kaca KPKN yang bergetar rapuh.
Di dalam ruang kantor, atmosfer pengap kian mencekik leher. Inflasi gila-gilaan membuat harga sekantong beras dan sekaleng minyak goreng melambung tiga kali lipat dalam hitungan pekan. Gaji seorang pelaksana seperti Amar mendadak kehilangan separuh daya belinya. Perut perih dan dapur yang menjerit menjadi santapan batin setiap pegawai. Namun di sinilah letak ironi yang paling kejam: di hadapan mereka, milyaran rupiah dana likuiditas kas negara tetap mengalir setiap hari di atas selembar warkat Surat Perintah Membayar (SPM).
Pintu godaan terbuka selebar gerbang neraka. Amar mulai menyaksikan bagaimana krisis mengikis moralitas manusia hingga ke lapisan paling tipis. Suatu siang yang mendung, seorang bendahara instansi vertikal berbadan tambun duduk bersimpuh di depan meja Amar. Peluh dingin membasahi kerah kemeja safarinya. Matanya liar melirik ke kanan dan ke kiri.
"Bung Amar... tolonglah kami," bisik pria itu parau seraya menggeser map folio berwarna merah jambu. Di bawah lembaran rekapitulasi belanja ATK, terselip amplop cokelat tebal yang menggembung padat. "Anak saya menunggak SPP kuliah tiga semester. Kepala kantor kami butuh dana taktis untuk mengamankan demonstrasi besok pagi. Tolong loloskan saja pagu mata anggaran ini tanpa diverifikasi ke Kartu Pengawasan Pengeluaran. Ini... hanya sekadar uang lelah untuk Bung Amar dan teman-teman di dalam."
Jantung Amar berdegup kencang seperti genderang perang. Uang di dalam amplop itu, ia tahu persis, nilainya cukup untuk membeli persediaan susu bayinya dan sekarung beras premium selama berbulan-bulan di masa paceklik itu. Tak ada kamera pengawas di ruangan ini. Rekan di meja sebelah sedang sibuk berdebat sengit soal keabsahan stempel dinas kepolisian. Siapa yang akan tahu jika ia meloloskan selembar paraf?
Namun saat tangannya hendak menyentuh map tersebut, pandangan matanya tertumbuk pada cermin kecil di sudut lemari arsip. Di sana terpantul wajahnya sendiri: pucat, tirus, namun menyimpan sepasang mata yang masih bersih dari kerak noda. Bayangan ribuan rakyat jelata yang antre membeli minyak tanah di bawah terik Teluk Betung melintas di pelupuk matanya. *Apakah aku tega menyuapi keluargaku dengan remah-remah darah mereka?*
Dengan gerakan perlahan namun dingin membekukan, Amar mendorong kembali amplop cokelat itu ke arah sang bendahara. "Pak Bendahara," tutur Amar dengan nada rendah yang tidak bergetar sedikit pun, "anak bapak butuh ijazah yang diberkahi rezeki halal agar kelak hidupnya lapang. Bawa pulang uang ini. Perbaiki lampiran kuitansi bapak, sesuaikan dengan saldo riil pagu anggaran, dan saya berjanji SPM bapak akan saya proses sebelum azan Asar berkumandang tanpa bapak perlu mengeluarkan sepeser pun uang haram untuk saya."
Sang bendahara tertegun. Wajahnya merah padam antara malu dan takjub, sebelum akhirnya menarik amplop itu dengan tangan gemetar. Ketika pria itu berlalu terbungkuk-bungkuk, Amar menghela napas panjang seraya menyeka peluh di dahinya. Tangannya gemetar hebat di bawah meja. Pagi itu ia menang melawan iblis krisis, tetapi ia tahu, gelombang reformasi menuntut sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penolakan pasif: negeri ini membutuhkan fondasi transparansi yang tak dapat diruntuhkan oleh tangan jahil.
❖ ❖ ❖
Bagian 03 : Merintis Tanah Liar: Kelahiran Seksi Pendapatan (1 April 1999)
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───