Istana Negara dan Berbagai Lokasi Lain – Beberapa Minggu dan Bulan Setelah Keputusan Komisi VIII DPR (Sekitar Akhir 2046)
Keputusan Komisi VIII DPR RI beberapa minggu lalu ibarat pedang bermata dua bagi Presiden Nisa Farha dan masa depan Gerakan Nasional "Percikan Berani, Jaga Nilai". Di satu sisi, program kesayangannya itu selamat dari ancaman penghentian total yang sempat begitu nyata di tengah badai skandal Bima dan Andi. Namun di sisi lain, pemotongan anggaran sebesar 30 persen dan pembentukan Tim Pengawas Independen yang direkomendasikan DPR menjadi tantangan baru yang tak kalah pelik. Angin badai politik terkeras mungkin telah lewat, namun kini Nisa dan timnya harus belajar 'menari' di tepi jurang anggaran yang sempit dan di bawah tatapan mata pengawasan yang berpotensi tidak ramah.
Suasana di Situation Room Istana dalam rapat strategi lanjutan terasa berbeda. Tak ada lagi kepanikan seperti saat krisis Bima atau kemarahan seperti saat skandal Andi terungkap. Yang ada kini adalah energi fokus pada adaptasi, pada bagaimana memaksimalkan dampak dengan sumber daya yang lebih terbatas.
"Kita terima keputusan DPR ini sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai kekalahan," ujar Nisa membuka rapat dengan nada tegas namun tenang, menatap tim intinya: Reza, Anton, Angel, dan perwakilan dari Kemenparekraf serta Kemendikbudristek. "Prioritas kita sekarang bukan lagi ekspansi kuantitas sebesar-besarnya, tapi pendalaman kualitas dan penguatan fondasi etika."
Anton Prasetya segera memaparkan skenario dampak pemotongan anggaran yang telah ia siapkan. "Dengan pemangkasan 30 persen, Bu Presiden, kita terpaksa harus melakukan beberapa penyesuaian signifikan," jelasnya sambil menampilkan salindia berisi angka dan grafik. "Target jumlah penerima manfaat Dana Percikan per batch terpaksa kita kurangi sekitar 40 persen. Namun, ini bisa kita jadikan momentum untuk memperketat proses seleksi. Fokus utama bukan lagi pada potensi viralitas semata, tapi pada orisinalitas gagasan, kedalaman riset, potensi dampak sosial atau budaya jangka panjang, dan terutama, komitmen nyata calon penerima pada Piagam Jaga Nilai."
Ia melanjutkan, "Untuk Akselerator Kreatif & Mental, frekuensi roadshow bootcamp ke kota-kota besar mungkin harus kita kurangi. Tapi, anggarannya bisa kita realokasikan untuk memperkuat modul daring agar lebih interaktif dan menjangkau lebih banyak kreator di daerah-daerah yang selama ini minim akses. Kita juga perlu perkuat porsi materi tentang literasi digital, etika berkarya, manajemen HAKI, dan teknik menghadapi perundungan siber, belajar dari kasus-kasus kemarin."
"Dan untuk Panggung Berani," tambah Anton, "rencana perluasan pembangunan creative hub fisik di beberapa provinsi baru terpaksa kita tunda sementara waktu. Namun, seluruh sumber daya bisa kita fokuskan untuk membangun platform Panggung Berani Digital versi 2.0 yang jauh lebih canggih, interaktif, dan terintegrasi dengan baik dengan sistem kurasi karya, pelaporan konten, serta modul pembelajaran."
Reza Satria menimpali, melaporkan hasil penjajakannya dengan sektor swasta. "Kabar baiknya, Nisa, teman-teman di sektor swasta justru semakin tertarik terlibat setelah melihat komitmenmu mempertahankan program ini dan pidatomu tentang kolaborasi," ujarnya. "Satu grup teknologi besar sudah menyatakan kesediaan menjadi mitra utama pengembangan platform Panggung Berani Digital 2.0 itu. Beberapa perusahaan lain siap mendukung program mentorship daring untuk lulusan Akselerator atau memberikan seed funding bagi proyek Dana Percikan yang dinilai paling potensial secara bisnis. Jadi, kekurangan dana dari APBN bisa kita coba tutupi sebagian dari sini."
Nisa mengangguk lega mendengar kabar dari Reza. "Itu bagus sekali, Mas. Intensifkan terus komunikasi dan kolaborasi dengan mereka," katanya. "Jadikan ini benar-benar gerakan gotong royong antara pemerintah, swasta, dan komunitas." Ia kemudian beralih ke Angel. "Angel, strategi komunikasi kita juga harus beradaptasi. Gaungkan narasi baru ini: fokus pada kualitas, integritas, dan kolaborasi. Angkat terus success stories yang benar-benar mewujudkan semangat 'Berani Bertanggung Jawab'. Tunjukkan pada publik dan DPR bahwa program ini, meskipun anggarannya disesuaikan, tetap berjalan efektif dan memberikan dampak nyata."