Hari itu kelas terasa lebih panas dari biasanya. Kipas angin di langit-langit hanya berputar malas, membuat rambut beberapa anak menempel di jidat seperti rumput laut. Jeno sudah dari tadi mengipas dirinya dengan buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sementara Harry sibuk meraut pensil meski tak ada niat mencatat. Aku sendiri hanya menopang dagu, menunggu kapan Pak Ahmad, guru PPKn kami yang terkenal kalem tapi tak bisa marah, mulai bicara.
“Anak-anak,” kata Pak Ahmad sambil membetulkan posisi kacamata bacanya. “Hari ini kita akan membahas sistem pemerintahan negeri ini, termasuk siapa saja lembaga-lembaga negara, dan tentu saja, ‘Presiden’.”
Aku langsung duduk tegak. Aku suka bagian ini. Soal presiden. Soal cita-citaku.
“Pak!” seru Jeno tiba-tiba, tangannya teracung tinggi. “Kalau mau jadi presiden, harus ranking satu terus ya?”
Tawa kecil muncul dari seisi kelas. Tapi Pak Ahmad menjawab serius, “Tidak harus. Yang penting punya ijazah asli minimal SMA, banyak pengalaman, dan dipercaya rakyat.”
“Tapi Pak, kalau ada yang belum cukup umur, bisa jadi presiden juga, ya?” celetuk Harry sambil melirik sekilas padaku. “Soalnya sekarang banyak yang masih muda tapi mau jadi calon presiden atau wakil presiden.”
Pak Ahmad terdiam sesaat. Jeno dan aku langsung menahan tawa. Harry memang tak bisa menahan diri.
“Semua sudah tertulis di undang-undang. Tapi belakangan ini memang Mahkamah mengubah batasan usia,” jawab Pak Ahmad hati-hati.
“Berarti undang-undang bisa diganti kapan saja?” tanyaku cepat.
“Kalau disetujui oleh DPR dan sesuai konstitusi, bisa,” ujar Pak Ahmad sambil mencatat di papan tulus. UUD – Amandemen.
Jeno mengangkat tangan lagi. “Kalau begitu, kami juga bisa bikin undang-undang, dong? Aku mau buat peraturan tidak boleh ada yang mengambil diam-diam ceri di rumahku.” Matanya melotot ke Harry dan Candra.
Aku termenung sejenak, kalimat Jeno menyadarkanku sesuatu. “Benar. Kita yang punya, kenapa kita tidak bisa membuat peraturan kita sendiri untuk melindungi hak kita. Laut kita sekarang dipagari yang mengaku punya sertifikat.”
Pak Ahmad terdiam cukup lama. Entah apa yang membuatnya bingung. Kami yang berpikir kritis, atau memang tak mau kami terlalu kritis. “Kita diwakilkan oleh DPR. Kita—”
“Tapi kalau yang di DPR nggak dengerin rakyat, terus siapa yang wakilin kita, Pak? Bapak dan rekan-rekannya juga rakyat. Dia meminta penjelasan tentang pagar laut itu yang sudah sangat lama terpasang,” selaku cepat.
“Kalau presiden bisa ubah aturan buat anaknya sendiri, aku juga nanti mau ubah aturan demi Bapak,” gumam Candra pelan, tapi cukup terdengar.
Aku tak menanggapi. Tapi dalam hati, aku setuju. Kalau jadi presiden, aku akan bikin aturan agar laut punya Bapak. Akan kuberikan sertifikat sebanyak-banyaknya untuk Bapak. Tapi bila itu terlalu egois, aku akan membuat peraturan agar laut tak boleh dimiliki siapa pun. Supaya tak ada anak lain yang kehilangan teman seperti kami kehilangan Aldi.
“Aku pengin bikin partai khusus kucing, agar kehidupan mereka terjamin. Agar mereka bisa mengusir semua tikus-tikus yang selama ini mengganggu tidurku,” celetuk Jeno.
Pak Ahmad terbahak. “Bisa aja kamu, Jen!”
Kami pun ikut tertawa.
Sepanjang pelajaran itu, kami saling bersahutan. Bahkan kami lebih banyak bicara ketimbang Pak Ahmad sendiri. Obrolan itu masih dibawa saat bel berbunyi dan kami makan siang dari progam makanan bergizi dari pemerintah. Namun sejak insiden keracunan di kelas V, kami menjadi sedikit was-was. Bahkan Harry mengendus semua menunya.