BAB 6
Titik Balik
Empat tahun bekerja dengan reputasi yang bersih dan konsisten membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka Damar Jati: pada awal 1994, tidak lama setelah Pak Slamet Hariyono memasuki masa pensiun, Damar dipercaya menggantikan posisinya sebagai Kepala Seksi Perizinan dan Tata Ruang sebuah promosi yang datang lebih cepat dari yang biasa dialami pegawai seusianya, sebagian besar berkat rekomendasi langsung dari Pak Har sendiri sebelum benar-benar meninggalkan kantor itu.
“Kamu pantas dapat ini, Damar,” kata Pak Har di hari terakhirnya bekerja, menjabat tangan Damar dengan erat. “Tapi ingat pesan saya dulu. Posisi ini akan membawa godaan yang jauh lebih besar dari sekadar amplop-amplop kecil yang pernah kamu tolak. Jaga dirimu baik-baik.”
Kata-kata itu terasa seperti sebuah nubuat yang, tanpa Damar duga, akan benar-benar terwujud tidak lama setelah ia resmi menduduki posisi barunya.
Proyek Besar
Pertengahan tahun 1994, kantor Damar menerima pengajuan izin untuk sebuah proyek besar: pembangunan kawasan industri dan pusat perbelanjaan terpadu di pinggiran kota, yang akan menempati lahan seluas puluhan hektar termasuk di dalamnya, sebagian besar wilayah kampung padat penduduk yang pernah dikunjungi Damar dan Tasya bertahun-tahun lalu bersama FKS, kampung tempat mereka mendengar langsung cerita Bu Marni tentang anaknya yang terpaksa putus sekolah demi membantu ekonomi keluarga.
Proyek itu didukung oleh sebuah konglomerasi bisnis besar yang dipimpin seorang pengusaha berpengaruh bernama Pak Wibowo Tanujaya, yang menurut kabar yang beredar di kalangan pejabat daerah, memiliki koneksi yang sangat kuat sampai ke tingkat provinsi, bahkan pusat. Nilai investasi yang ditawarkan sangat besar, dijanjikan akan membuka ribuan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan argumen yang, di atas kertas, terdengar begitu meyakinkan bagi siapa pun yang belum mengetahui detail dampaknya terhadap warga yang akan tergusur.
Ketika berkas proyek itu sampai ke meja Damar untuk ditinjau lebih lanjut, ia menemukan bahwa proses penggusuran warga kampung tersebut direncanakan dengan kompensasi yang jauh dari layak jumlah yang bahkan tidak akan cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah pengganti yang setara di lokasi lain, apalagi dengan mempertimbangkan hilangnya akses mereka terhadap sumber penghidupan yang selama ini bergantung pada lokasi strategis kampung itu dekat dengan pasar dan kawasan industri kecil di sekitarnya.
Damar teringat jelas wajah-wajah warga kampung itu, terutama Bu Marni yang pernah bercerita panjang lebar kepadanya dan Tasya tentang perjuangan hidupnya. Kini, sebagai kepala seksi yang berwenang memberikan rekomendasi atas izin proyek besar ini, Damar menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan lagi sekadar soal satu berkas perizinan biasa, melainkan soal nasib ratusan keluarga yang hidupnya bisa hancur jika proyek itu disetujui tanpa perbaikan skema kompensasi yang lebih adil.
Pertemuan yang Tidak Nyaman
Suatu sore, Damar dipanggil menghadap atasannya yang lebih tinggi, seorang kepala dinas bernama Bapak Suryanto, di sebuah ruang pertemuan yang ternyata juga dihadiri Pak Wibowo Tanujaya sendiri, didampingi beberapa pengacara dan konsultan proyeknya.
“Damar, saya perkenalkan Pak Wibowo, investor besar yang akan membangun kawasan industri terpadu itu,” kata Pak Suryanto, dengan nada yang terasa sedikit terlalu ramah untuk situasi formal semacam itu. “Beliau ingin berdiskusi langsung soal proses perizinan yang sedang kamu tangani.”
Pak Wibowo, seorang lelaki berusia lima puluhan dengan penampilan necis dan cara bicara yang halus namun penuh perhitungan, tersenyum ramah kepada Damar. “Saya dengar Anda pegawai yang sangat teliti, Pak Damar. Saya menghargai itu. Proyek kami ini akan membawa kemajuan besar bagi daerah ini ribuan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan lancar.”
“Saya menghargai potensi manfaat proyek ini, Pak,” jawab Damar hati-hati. “Tapi dari kajian saya, skema kompensasi untuk warga yang akan tergusur jauh dari layak. Ini bisa menimbulkan masalah sosial yang serius, dan secara prosedur, saya tidak bisa merekomendasikan persetujuan sebelum ada perbaikan skema itu.”