BAB 2 PARA PEMILIK BAYANGAN
Pagi itu Jakarta masih basah.
Gerimis turun sejak subuh, membasahi kaca-kaca gedung perkantoran, halte bus, dan bendera merah putih yang tergantung di depan gedung-gedung pemerintahan. Langit tampak kelabu. Seolah-olah November sedang menyimpan sesuatu yang belum berani ia ceritakan.
Di sebuah kedai kopi kecil di kawasan Cikini, Bima duduk menghadap televisi. Berita politik kembali menjadi menu utama pagi itu.
Di layar, seorang pembawa berita membacakan perkembangan terbaru mengenai putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bima mengaduk kopi hitamnya.
"Negeri ini aneh," gumamnya.
Udin, pemilik kedai, sedang mengelap meja.
"Aneh bagaimana, Pak?"
"Orang bisa berdebat berhari-hari tentang siapa yang berhak duduk di kursi kekuasaan, tetapi jarang sekali berdebat tentang bagaimana rakyat bisa hidup lebih baik."
Udin tertawa kecil.
"Kalau rakyat berdebat soal harga beras, tidak masuk televisi, Pak."
Bima tersenyum tipis.
"Justru itu masalahnya."
Di televisi, gambar gedung parlemen muncul. Para anggota DPR mulai kembali bekerja setelah masa reses. Pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat menjadi bahan perbincangan. Beberapa politisi menyebutnya sebagai mekanisme konstitusional. Yang lain mengingatkan agar persoalan hukum tidak dicampuradukkan dengan pertarungan politik.
Bima mematikan televisi.
"Yang menarik bukan siapa yang bicara," katanya. "Yang menarik adalah siapa yang sedang menunggu."
Udin berhenti mengelap meja.
"Menunggu apa?"
"Menunggu arah angin."
1. Mereka yang Menghitung Arah Angin
Di sebuah ruang pertemuan hotel berbintang, beberapa orang duduk mengelilingi meja panjang.
Tidak ada lambang partai. Tidak ada bendera organisasi. Hanya air mineral, kopi, dan beberapa map berwarna gelap.
Mereka datang dari dunia yang berbeda: bisnis, politik, media, dan jaringan konsultan.
Nama-nama mereka tidak selalu muncul dalam berita. Tetapi keputusan yang mereka dukung terkadang menentukan berita apa yang akan menjadi besar keesokan harinya.
Hendra, seorang pengusaha yang selama bertahun-tahun mengembangkan bisnis melalui proyek-proyek pemerintah, membuka pembicaraan.
"Kita perlu membaca situasi dengan dingin."
Seorang pria berkacamata di sebelahnya menyahut.
"Situasi sudah berubah. Putusan MA membuat persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sekadar kegaduhan media sosial."
"Putusan pengadilan bukan akhir dari seluruh proses politik," kata Hendra.
"Memang. Tetapi ia mengubah posisi tawar."
Seorang perempuan bernama Ratih, konsultan komunikasi politik, membuka laptopnya.
"Masalahnya bukan hanya Gibran. Ini menyangkut seluruh jaringan yang selama ini dibangun. Kalau satu simpul kehilangan kekuatan, simpul lain akan menghitung ulang."
Hendra mengangguk.
"Dan kita harus memastikan bisnis tetap berjalan."
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di dalamnya tersimpan kepentingan yang jauh lebih luas.
Bagi sebagian orang, pergantian kekuasaan adalah perubahan arah kebijakan. Bagi sebagian yang lain, pergantian kekuasaan berarti perubahan akses terhadap proyek, izin, konsesi, dan sumber daya.
Ratih menatap mereka satu per satu.
"Jangan salah membaca. Mereka yang hari ini tampak setia belum tentu akan bertahan sampai besok."
"Termasuk orang-orang partai?" tanya pria berkacamata.
"Terutama orang-orang partai."
Mereka tertawa kecil.
Tetapi tidak ada yang benar-benar merasa lucu.
Di luar ruangan, seorang pelayan hotel mendorong troli berisi gelas kosong. Ia tidak tahu bahwa di dalam ruangan itu orang-orang sedang membicarakan masa depan politik Indonesia.
Ia hanya tahu bahwa sebentar lagi waktu makan siang tiba.
2. Sekoci Bernama Keselamatan
Mira sedang menyusun laporan ketika teleponnya berdering.
Nama narasumber yang muncul di layar membuatnya berhenti mengetik.
"Ya, Mas?"
"Ada perkembangan baru."
"Silakan."
"Beberapa orang mulai mengamankan posisi. Ada yang menghubungi partai lain. Ada yang meminta agar namanya tidak lagi dikaitkan dengan kelompok lama."
Mira tersenyum.
"Politik memang punya musim migrasi."
"Jangan terlalu cepat menulis."
"Aku tahu. Aku butuh bukti."
Narasumber itu tertawa.
"Bagus. Jangan seperti orang-orang yang sudah punya kesimpulan sebelum menemukan fakta."
Setelah sambungan terputus, Mira kembali menatap layar komputernya.
Ia teringat beberapa tokoh yang belakangan meninggalkan PSI, tetapi masih bertahan di pemerintahan. Secara resmi, alasan mereka beragam. Ada yang menyebut fokus bekerja untuk negara. Ada yang menyatakan ingin menghindari konflik kepentingan.
Namun di mata seorang wartawan, peristiwa politik tidak cukup dibaca dari pernyataan resmi.
Ada pertanyaan yang lebih penting: mengapa sekarang?
Mengapa meninggalkan kendaraan politik ketika badai sedang mendekat, tetapi tidak meninggalkan kapal pemerintahan?
Mira mengetik satu kalimat:
Dalam politik, orang sering kali tidak meninggalkan kekuasaan. Mereka hanya mengganti sekoci.
Ia membaca ulang kalimat itu.
Kemudian menghapusnya.
Terlalu tajam untuk menjadi kesimpulan berita. Tetapi cukup menarik untuk menjadi catatan pribadinya.
3. Harga Sebuah Kesetiaan
Di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan, seorang mantan pejabat sedang menerima tamu.
Namanya Rendra.
Ia pernah berada dekat dengan pusat kekuasaan. Tidak cukup dekat untuk menentukan segala sesuatu, tetapi cukup dekat untuk mengetahui bahwa keputusan politik tidak selalu dibuat di ruang rapat resmi.
Tamu yang datang adalah seorang politisi muda.
"Situasinya semakin sulit, Pak."
Rendra menuangkan teh.
"Situasi sulit bagi siapa?"
"Kelompok kami."
Rendra tersenyum.
"Kalau begitu, kamu harus mulai membedakan antara kelompok, negara, dan kepentingan pribadi."
Politisi muda itu terdiam.