BAB 21
KEPUTUSAN TANPA PENANGGUNG JAWAB
Pukul 02.13, NARA menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada.
Bukan dokumen yang berubah.
Bukan pula rekaman yang menghilang.
Melainkan sebuah keputusan yang telah berlaku selama tiga puluh enam tahun, tetapi tidak pernah dibuat oleh siapa pun.
“Arga, kau harus melihat ini.”
Arga yang sedang duduk di ruang kerja Maya mengangkat kepala. Di luar jendela, hujan turun tipis. Jam dinding menunjukkan lewat pukul dua pagi.
“Apa yang kau temukan?”
NARA memutar layar laptop ke arah mereka.
Sebuah dokumen lama muncul dengan judul:
REGISTER KEPUTUSAN KHUSUS — PERIODE 1989–1991
Di bawahnya terdapat sejumlah nomor perkara. Sebagian besar telah ditutup. Beberapa dinyatakan tidak pernah terdaftar.
Namun, satu kolom menarik perhatian Arga.
DASAR KEPUTUSAN: KEWENANGAN KONSISTENSI.
“Siapa yang memiliki kewenangan itu?” tanya Maya.
“Itulah masalahnya,” jawab NARA. “Kolom pemilik kewenangan kosong.”
Maya mendekat.
“Tidak mungkin. Setiap keputusan administratif harus memiliki pejabat yang bertanggung jawab.”
“Menurut aturan yang tercatat, benar. Tetapi dokumen ini menggunakan kategori kewenangan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi.”
Arga menunjuk sebuah baris.
“RE-03-129.”
NARA memperbesar tampilan.
PERMOHONAN PEMERIKSAAN INDEPENDEN.
Status: DITERUSKAN.
Penerima: P-00.
Hasil pemeriksaan: TIDAK DICATAT.
Keputusan awal: TETAP BERLAKU.
Penanggung jawab: TIDAK DIPERLUKAN.
Maya menghela napas.
“Ini bukan pemeriksaan independen. Ini hanya cara mempertahankan keputusan tanpa perlu mempertanggungjawabkannya.”
“Belum tentu,” kata Arga.
Maya menoleh.
“Kau masih membela mereka?”
“Tidak. Aku hanya tidak ingin menyimpulkan sesuatu sebelum tahu bagaimana mekanismenya bekerja.”
NARA mengangguk kecil.
“Arga benar. Kita belum tahu apakah kolom kosong itu menunjukkan penyalahgunaan kewenangan, kerusakan arsip, atau prosedur khusus yang sengaja dibuat di luar struktur resmi.”
“Namun, hasilnya sama,” ujar Maya. “Keputusan tetap berlaku.”
Arga memandang layar.
“Dan orang yang mengajukan keberatan tidak pernah mendapat jawaban.”
Pukul 08.40, mereka berada di sebuah gedung tua di kawasan pusat kota.
Gedung itu dahulu dikenal sebagai Kantor Administrasi Pemeriksaan Khusus. Sekarang sebagian besar ruangannya telah menjadi gudang arsip milik lembaga pengelola dokumen.
Maya berhasil memperoleh izin untuk memeriksa koleksi yang berkaitan dengan Unit M-17.
Seorang petugas bernama Darto menyambut mereka di ruang penerimaan.
“Berkas yang Anda minta sudah kami siapkan. Tetapi saya harus mengingatkan, sebagian koleksi belum melalui verifikasi keaslian.”
“Tidak masalah,” jawab Maya. “Kami hanya ingin memeriksa.”
Darto membawa mereka ke ruangan sempit dengan rak besi berwarna kelabu.
Di atas meja sudah tersedia tiga kotak.
Kotak pertama berlabel M-17 / KEBERATAN.
Kotak kedua bertuliskan P-00 / PENERUSAN.
Kotak ketiga tidak memiliki nama. Hanya ada simbol tiga garis pendek dan satu garis panjang.
Arga berhenti di depan kotak ketiga.
“Yang ini dari mana?”
Darto memeriksa daftar inventaris.
“Tidak tercatat sebagai bagian dari koleksi resmi.”
“Lalu mengapa disimpan di sini?”
“Ditemukan bersama dua kotak lainnya ketika gudang lama dibongkar.”
“Siapa yang menyerahkannya?”
Darto menggeleng.
“Tidak ada berita acara penyerahan.”
NARA memeriksa segel kotak.
“Segelnya bukan segel arsip standar.”
“Apakah bisa dibuka?” tanya Maya.
Darto ragu sejenak.
“Secara teknis bisa. Tetapi saya tidak dapat menjamin isinya berada dalam kondisi baik.”
Arga mengamati kotak itu.
“Buka.”
Di dalamnya terdapat sebuah buku register, beberapa lembar karbon, dan satu amplop cokelat.
Buku register tersebut memuat daftar keputusan yang tidak memiliki nama pejabat.
Pada halaman pertama tertulis:
PROSEDUR PENETAPAN KEBERLAKUAN TANPA PENGESAHAN PERSONAL.
Maya membaca kalimat berikutnya dengan suara pelan.
“Keputusan yang telah ditetapkan melalui jalur konsistensi dapat dipertahankan sampai ditemukan keberatan yang memenuhi syarat pemeriksaan.”
“Siapa yang menentukan syaratnya?” tanya Arga.
Maya membalik halaman.
Tidak ada jawaban.
Di halaman berikutnya terdapat empat ketentuan:
1. Keputusan awal tidak dapat dibatalkan hanya karena pemohon mengajukan keberatan.
2. Keberatan harus melewati pemeriksaan kelayakan.
3. Pemeriksaan kelayakan dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan terhadap keputusan awal.