Rapat yang akan mengubah skala operasi Surya Wijaya secara permanen berlangsung pada bulan Maret 2018, di sebuah ruang pertemuan tertutup di lantai dua puluh sebuah gedung kementerian di kawasan pusat pemerintahan, dihadiri oleh tak lebih dari sebelas orang, Surya sendiri, tiga orang timnya dari CNA Corp, dan tujuh pejabat tinggi yang mewakili kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan siber, komunikasi, dan dalam negeri.
Tak ada risalah resmi yang dibuat untuk rapat itu, tak ada catatan yang bisa diakses publik melalui permohonan informasi apa pun, sebuah kekhususan yang, bagi siapa pun yang cukup jeli mempertanyakannya bertahun-tahun kemudian, akan menjadi salah satu petunjuk pertama tentang betapa dalamnya kerahasiaan yang menyelimuti keputusan yang diambil hari itu.
Surya mempresentasikan proposalnya dengan keyakinan yang telah ia asah selama bertahun-tahun berbicara di depan investor, media, dan pejabat pemerintah, sebuah keyakinan yang tak pernah menunjukkan sedikit pun keraguan yang, di malam-malam sunyi ruang kerjanya sendiri, kadang menghantuinya. Ia menyajikan data-data yang telah dikumpulkan CNA Corp selama delapan tahun uji coba terbatas: penurunan signifikan dalam apa yang ia sebut sebagai "insiden destabilisasi sosial" di wilayah-wilayah tempat sistem itu telah diterapkan secara diam-
"Kita bicara tentang penurunan tujuh puluh dua persen dalam apa yang kita klasifikasikan sebagai gangguan terhadap kohesi sosial," katanya, menampilkan grafik-grafik yang, meski dipresentasikan dengan bahasa yang steril dan teknis, sebenarnya mewakili ribuan kehidupan yang telah dihapus atau dipaksa menghilang. "Ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah bukti konkret bahwa pendekatan preventif jauh lebih efektif daripada pendekatan reaktif yang selama ini kita andalkan."
Seorang pejabat senior dari kementerian dalam negeri, seorang lelaki bernama Pak Sutrisno yang telah lama dikenal karena pendekatannya yang keras terhadap apa yang ia sebut sebagai "ancaman terhadap persatuan nasional," mengangguk-angguk dengan antusiasme yang jelas terlihat sepanjang presentasi itu.
"Ini persis yang kita butuhkan," katanya, ketika Surya selesai memaparkan proposalnya. "Selama ini kita selalu terlambat, selalu bereaksi setelah kerusakan terjadi, setelah demonstrasi meletus, setelah berita palsu menyebar dan menciptakan kekacauan. Dengan sistem ini, kita bisa bertindak sebelum semua itu terjadi."
Namun tak semua orang di ruangan itu menyambut proposal itu tanpa pertanyaan. Seorang pejabat yang lebih muda, seorang wanita bernama Ibu Ratna yang menjabat sebagai wakil direktur di kementerian komunikasi dan informatika, mengajukan sebuah pertanyaan yang, bagi Surya, terasa seperti kerikil kecil yang mengganggu kelancaran presentasinya.
"Bagaimana dengan proses hukum?" tanyanya. "Sistem ini pada dasarnya menghapus identitas seseorang tanpa proses pengadilan, tanpa kesempatan untuk membela diri. Bukankah ini melanggar hak-hak dasar yang dijamin konstitusi?"
Surya telah mengantisipasi pertanyaan semacam ini, dan jawabannya telah lama ia persiapkan dengan cermat, sebuah jawaban yang, dalam kelicinan retorikanya, telah berhasil meyakinkan hampir semua orang yang pernah ia hadapi sebelumnya.
"Ibu Ratna, dengan segala hormat, kita tidak berbicara tentang penghapusan yang sewenang-wenang," katanya, suaranya tenang dan meyakinkan. "Setiap kasus melalui proses evaluasi berlapis, dianalisis oleh algoritma yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi pola risiko dengan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada penilaian manusia yang subjektif. Ini bukan hukuman, ini adalah manajemen risiko, sama seperti bagaimana bank menilai risiko kredit sebelum memberikan pinjaman."