Hari itu Farhan pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena ada pekerjaan yang benar-benar mendesak, melainkan karena sebuah pembahasan di proyek membuatnya tinggal lebih lama daripada yang ia rencanakan. Sejak sore beberapa orang duduk mengelilingi meja dengan gambar kerja terbuka di hadapan mereka. Ada angka, catatan, perubahan ukuran, jadwal, dan beberapa bagian yang diberi tanda untuk diperiksa kembali. Bagi orang lain, semua itu mungkin terlihat seperti kumpulan garis dan angka yang melelahkan. Bagi Farhan, justru di situlah pekerjaan menjadi nyata. Sebuah bangunan tidak berdiri hanya karena seseorang menggambar bentuknya di atas kertas. Ada perencanaan, ada perhitungan, ada keputusan mengenai kebutuhan, ada anggaran, ada proses pengadaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan ada pemeriksaan terhadap hasilnya. Satu bagian yang berubah bisa membuat bagian lain ikut menyesuaikan. Karena itulah Farhan selalu merasa sedikit aneh ketika mendengar orang berkata bahwa sebuah proyek pemerintah gagal hanya karena “pemerintahnya tidak becus”, seolah-olah di balik sebuah pekerjaan hanya ada satu meja dengan satu orang yang setiap pagi bangun lalu memutuskan segala sesuatu.
Ketika rapat selesai, salah satu rekan kerjanya, Bima, masih berdiri di dekat meja sambil melihat dokumen yang belum dirapikan. “Han,” katanya, “gue kadang penasaran. Kalau proyek begini bermasalah, sebenarnya yang bertanggung jawab siapa?” Farhan mengangkat kepala. “Tergantung masalahnya.” “Nah, itu jawaban yang bikin orang tambah pusing.” Farhan tertawa kecil. “Ya memang enggak bisa dijawab satu kata.” Bima menarik kursi. “Maksud gue, masyarakat kan biasanya bilang pemerintah. Selesai.” Farhan memasukkan beberapa kertas ke map. “Pemerintah itu siapa?” Bima terdiam sebentar. “Ya… pemerintah.” “Nah.” Farhan tersenyum. “Itu yang gue maksud. Pemerintah bukan satu orang.” Ia kemudian menjelaskan seperlunya, bukan seperti sedang mengajar kelas, melainkan seperti orang yang sedang mencoba merapikan pikirannya sendiri. Ada keputusan yang dibuat oleh lembaga tertentu, ada pekerjaan yang dijalankan oleh pihak lain, ada bagian yang harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, ada anggaran yang tidak bisa dipakai sesuka hati, dan ada hasil yang pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. “Makanya kalau cuma bilang ‘pemerintah harus memperbaiki’, kadang pertanyaan berikutnya justru lebih penting,” kata Farhan. “Pemerintah yang mana? Bagian mana? Kewenangannya sampai mana? Prosesnya sudah sampai mana?”
Bima menatapnya beberapa detik lalu menggeleng. “Lu sekarang kalau ngomong kayak buku.” “Gue juga baru sadar.” “Dulu lu paling malas kalau diajak ngomong politik.” Farhan memasukkan pulpen ke saku. “Ini bukan politik.” Bima tertawa. “Nah, itu dia masalahnya. Kalau begini bukan politik, terus politik apaan?” Farhan tidak langsung menjawab. Ia memandang gambar bangunan yang masih terbuka di meja. Baru beberapa bulan terakhir ia mulai memahami bahwa selama ini ia menggunakan kata “politik” terlalu sempit. Ia membayangkan politik sebagai orang-orang yang berbicara di televisi, kampanye, pemilu, perdebatan, atau orang yang duduk di gedung-gedung jauh dari kehidupan mereka. Padahal keputusan mengenai apa yang dibangun, siapa yang dilayani, bagaimana uang publik digunakan, aturan apa yang berlaku, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan semuanya pada akhirnya menyentuh kehidupan orang biasa. Ia tidak tiba-tiba menjadi ahli politik. Ia hanya mulai melihat hubungan yang sebelumnya tidak ia perhatikan.
Malamnya Farhan mampir ke Warung Ujung. Raka sudah lebih dulu duduk sambil memainkan ponselnya, sementara Damar sedang membuka laptop. Zahra datang beberapa menit kemudian membawa buku-buku yang tadi ia gunakan mengajar. Alya belum datang karena masih menyelesaikan urusan di puskesmas. Farhan baru duduk ketika Raka langsung berkata, “Gue punya kabar buruk.” “Apa?” tanya Farhan. “Damar lagi serius.” Damar tidak mengangkat kepala. “Gue lagi kerja.” “Itu justru masalahnya. Kalau dia kerja sambil nongkrong, berarti kita bakal dapat bahan diskusi.” Farhan tertawa. Damar menutup laptop sebentar. “Gue cuma baca lagi catatan lama.” Zahra menaruh bukunya di samping gelas. “Tentang apa?” “Tentang semua yang sudah kita omongin.” Raka menghela napas panjang. “Wah, bahaya. Semua yang sudah kita omongin berarti banyak.” Farhan kemudian menceritakan percakapannya dengan Bima. Tidak lama kemudian pembicaraan yang semula ringan berubah arah.
“Gue baru kepikiran,” kata Farhan. “Selama ini kalau kita bilang pemerintah, kita sering membayangkan satu pihak yang berdiri di belakang semua keputusan.” Zahra mengangguk pelan. “Padahal enggak sesederhana itu.” “Iya.” Farhan mengambil tisu lalu menggambar garis-garis kecil dengan ujung pulpen. “Misalnya ada bangunan publik. Ada kebutuhan. Ada perencanaan. Ada anggaran. Ada pelaksanaan. Ada pengawasan. Kalau hasilnya buruk, kita enggak bisa langsung menunjuk satu orang tanpa tahu masalahnya muncul di bagian mana.” Raka memperhatikan gambar itu. “Jadi kalau gue marah karena jalan rusak…” “Pertanyaannya jangan berhenti di marah,” jawab Farhan. “Kita perlu tahu jalan itu kewenangan siapa, perbaikannya direncanakan atau enggak, kalau direncanakan sudah sampai tahap mana, dan siapa yang memang punya tanggung jawab di situ.” Raka menyandarkan punggung. “Wah. Dulu gue cuma pengin jalannya enggak bikin motor gue loncat.” Damar tertawa. “Sekarang?” “Sekarang gue tetap pengin jalannya enggak bikin motor gue loncat. Cuma pertanyaannya jadi lebih panjang.”
Bu Ratih yang sejak tadi mendengar dari balik etalase ikut menyela. “Kalau pertanyaannya makin panjang, minumnya jangan lupa bayar.” Raka langsung mengangkat gelas. “Nah, ini pemerintahan yang paling jelas di gang ini.” Semua tertawa. Bu Ratih menggeleng sambil tersenyum. Namun setelah tawa mereda, Damar kembali membuka laptopnya. Ia mengetik satu kalimat di bagian atas catatannya.
Negara tidak bekerja sebagai satu pintu.
Ia menatap kalimat itu beberapa saat. “Mungkin ini yang harus kita pahami sekarang,” katanya.
“Apanya?” tanya Zahra.
“Kalau kita mau bicara tentang negara, kita harus tahu siapa melakukan apa.”
Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka hanya saling memandang.
Untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka dimulai, pertanyaan yang mereka bawa tidak lagi hanya berbunyi, mengapa persoalan ini terjadi? Mereka mulai bergerak ke pertanyaan yang lebih sulit.
Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu?
Dan pertanyaan itu ternyata membuka pintu yang jauh lebih besar.
* **
Keesokan harinya, Zahra mendapat kesempatan melihat persoalan yang sama dari tempat yang berbeda. Di sekolah, ia kembali membantu beberapa orang tua memahami informasi mengenai program pendidikan yang sedang mereka tanyakan. Tidak ada masalah besar. Tidak ada rapat panas. Tidak ada orang yang datang sambil marah-marah. Hanya beberapa orang tua yang berdiri di dekat ruang guru dengan wajah bingung karena masing-masing mendapatkan informasi yang tidak sepenuhnya mereka pahami.
Salah seorang ibu membawa selembar kertas yang sudah dilipat berkali-kali. “Bu Zahra, ini katanya dari pemerintah. Tapi saya enggak ngerti maksudnya.” Zahra membaca kertas itu. Isinya sebenarnya cukup jelas bagi orang yang terbiasa dengan istilah administrasi, tetapi beberapa bagian memang menggunakan bahasa yang terasa jauh dari percakapan sehari-hari. “Ibu bingung di bagian mana?” tanyanya. “Ini siapa yang menentukan? Sekolah atau pemerintah?” Zahra berhenti sejenak. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi ia tahu jawabannya tidak selalu sesederhana yang diharapkan orang.
“Kalau soal programnya, sekolah bukan yang membuat semuanya sendiri,” jawab Zahra perlahan. “Sekolah menjalankan bagian yang memang menjadi tanggung jawab sekolah. Ada aturan dan kebijakan dari tingkat yang lebih atas. Tapi pelaksanaannya juga bisa melibatkan pihak lain.” Ibu itu mengangguk, tetapi wajahnya masih menunjukkan kebingungan. “Berarti kalau saya mau tanya, ke siapa?” Zahra tersenyum. “Nah. Itu yang harus kita bedakan. Ada yang bisa ditanyakan ke sekolah, ada yang memang harus ke lembaga atau bagian lain.”
Setelah ibu itu pergi, Zahra kembali ke kelas dengan pikiran yang terus berjalan. Selama ini ia sering melihat warga kebingungan mencari informasi. Namun kini ia mulai melihat masalah lain: bahkan ketika seseorang sudah tahu informasinya, ia belum tentu memahami siapa yang berwenang melakukan apa. Dan tanpa memahami itu, keluhan bisa berjalan ke arah yang salah.
Siang harinya Zahra bertemu kepala sekolah. Mereka membicarakan beberapa persoalan administrasi yang belakangan sering membuat orang tua datang bertanya. “Saya pikir kita perlu menjelaskan bukan hanya syaratnya, Pak,” kata Zahra. “Tapi juga siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Kadang orang tua marah ke sekolah karena mengira sekolah yang menentukan semua.” Kepala sekolah mengangguk. “Betul. Dan kadang sekolah juga tidak bisa mengubah sesuatu karena aturannya memang datang dari atas.” Zahra terdiam. Kalimat itu tidak terdengar sebagai pembelaan terhadap sekolah. Justru terasa seperti pengingat bahwa sebuah lembaga pun memiliki batas.
Sore menjelang ketika Zahra mampir ke Warung Ujung. Raka sudah ada di sana. Kali ini ia datang bukan untuk membicarakan jalan atau pelanggan, melainkan karena ia baru saja mengantar seorang penumpang yang sepanjang perjalanan mengeluhkan sebuah pelayanan pemerintah. Raka mendengarkan ceritanya sampai selesai, tetapi ketika penumpang itu berkata, “Pokoknya pemerintah harus bertanggung jawab,” Raka malah teringat percakapan semalam.
“Pak,” katanya tadi di atas motor, “kalau boleh tahu, Bapak sudah lapor ke siapa?” Penumpang itu sempat diam. “Belum.”
“Terus tahu enggak masalahnya sebenarnya di bagian mana?”
“Ya… enggak tahu juga.”
Raka tidak melanjutkan pertanyaan karena lampu lalu lintas sudah berubah. Namun sepanjang perjalanan ia merasa seperti sedang mendengar dirinya sendiri beberapa bulan lalu.
Sekarang ia duduk di Warung Ujung sambil menceritakan pengalaman itu kepada Zahra. “Gue baru sadar,” katanya, “ternyata bilang ‘pemerintah harus bertanggung jawab’ itu gampang banget.” Zahra tersenyum. “Karena pemerintah terdengar seperti satu orang.” “Padahal enggak.” “Padahal enggak.”
Damar datang ketika percakapan itu masih berlangsung. Ia menaruh tas di kursi, lalu bertanya, “Kalian ngomongin apa?” Raka menjawab, “Pemerintah.” Damar langsung menarik kursi. “Wah, berat.” “Bukan berat,” kata Zahra. “Ruwet.” Farhan menyusul tidak lama kemudian. Alya datang ketika matahari hampir tenggelam.
Malam itu mereka tidak membawa satu kasus tertentu sebagai pusat pembicaraan. Mereka justru mencoba menguji satu gagasan sederhana dengan pengalaman masing-masing.
Alya bercerita tentang puskesmas. “Di tempat gue, orang sering menganggap semua keputusan soal pelayanan ada di tangan petugas yang berdiri di depan mereka. Padahal petugas juga bekerja dalam sistem. Ada aturan pelayanan, ada ketersediaan tenaga, ada fasilitas, ada pembagian kerja, ada kebijakan yang lebih luas.” Ia berhenti sebentar. “Tapi jangan salah juga. Sistem bukan alasan untuk menganggap petugas enggak punya tanggung jawab. Kalau ada pelayanan yang buruk, tetap harus dilihat bagian mana yang memang bisa diperbaiki.”
Farhan mengangguk. “Itu yang gue maksud.” Zahra menambahkan, “Di sekolah juga begitu.” Damar mengetik beberapa kata. Raka melihat layar laptopnya. “Lu nulis apa?”
“Cuma bikin peta.”
“Peta jalan?”
“Bukan.”
“Peta politik?”
“Bukan juga.”
“Peta buat nyari warung yang lebih murah?” Damar menatapnya. “Lu bisa serius lima menit enggak?” Raka berpikir sebentar. “Bisa. Tapi enggak menjamin.” Tawa kecil muncul lagi. Namun setelah itu Damar memutar laptop agar semua bisa melihat. Di layar terdapat beberapa kata yang saling terhubung: kebijakan, anggaran, pelaksanaan, pengawasan, warga.
“Gue mulai ngerti kenapa kita sering salah menilai,” katanya. “Kita melihat hasil akhirnya. Jalan rusak. Sekolah kekurangan sesuatu. Puskesmas punya keterbatasan. Proyek bermasalah. Lalu kita langsung lompat ke kesimpulan.” Farhan menunjuk tulisan anggaran. “Padahal anggaran juga bukan uang aja.” Raka mengangkat alis. “Bukannya memang uang?”
“Ya uang,” kata Farhan, “tapi keputusan soal uang itu juga menentukan apa yang bisa dikerjakan. Kalau ada kebutuhan banyak dan uang terbatas, berarti ada pilihan. Ada prioritas.”
“Siapa yang menentukan prioritas?” Pertanyaan Raka membuat mereka semua terdiam.
Farhan menjawab pelan, “Nah.” Zahra melihat Damar. Damar mengangguk. Alya menyandarkan tubuh ke kursi. Pertanyaan itu membawa mereka satu langkah lebih jauh.
Kalau negara tidak bekerja sebagai satu pintu, lalu bagaimana sebenarnya sebuah keputusan dibuat? Dan ketika uang publik terbatas, siapa yang menentukan uang itu digunakan untuk apa?