Bab - 12 RAPAT SEGITIGA
Dari Karl Marx hingga Tan Malaka
Hujan turun sejak sore di pinggiran Sleman. Di halaman rumah Joglo milik Jenderal K, beberapa pohon sawo tampak basah. Air menetes dari ujung genting, jatuh ke tanah yang mulai membentuk genangan kecil. Lampu teras menyala kekuningan, menerangi kursi-kursi kayu yang selama bertahun-tahun menjadi saksi perdebatan tentang negeri ini. Malam itu tidak ada tamu lain. Tidak ada aktivis mahasiswa, tidak ada wartawan, tidak ada tokoh partai, bahkan tidak ada Kolonel Tanjung yang biasanya sesekali hadir dalam pertemuan mingguan. Hanya tiga orang.
Darto datang lebih awal. Ia duduk di ruang tengah, di hadapan sebuah meja kayu jati yang permukaannya mulai kusam. Di atas meja tergeletak tiga buku: Das Kapital karya Karl Marx, Madilog karya Tan Malaka, dan sebuah buku tua tentang sejarah gerakan politik Indonesia.
Darto memperhatikan sampul buku-buku itu. Ia merasa seperti sedang melihat tiga pintu yang masing-masing mengarah ke lorong berbeda. Ia belum tahu lorong mana yang harus dimasuki. Bahkan ia belum yakin apakah semua lorong itu menuju tempat yang sama.
Dari ruang belakang terdengar suara langkah. Jenderal K muncul mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung gelap. Usianya sudah jauh melewati masa ketika ia masih harus bangun sebelum matahari terbit untuk menjalankan tugas negara. Rambutnya semakin tipis, tetapi sorot matanya tetap tajam.
"Sudah datang?"
"Sudah, Pakde."
Jenderal K melirik buku-buku di meja.
"Kau membawa Marx?"
Darto tersenyum kecil. "Dan Tan Malaka."
"Bagus. Malam ini kita akan berdebat dengan dua orang yang sudah lama meninggal."
"Apakah mereka akan sepakat dengan kita?"
Jenderal K tertawa. "Kalau mereka masih hidup, mungkin justru kita yang akan mereka usir dari ruangan."
Darto ikut tertawa. Tidak lama kemudian, suara mobil terdengar dari halaman. Seorang lelaki berusia sekitar enam puluh tahun turun dari mobil hitam yang berhenti di bawah pohon mangga.
Dr. Husen datang dengan tas kulit tua di tangan kirinya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku. Wajahnya tenang, tetapi ada semacam ketegasan pada cara ia memandang orang lain.
"Maaf terlambat," katanya sambil menyalami Jenderal K.
"Jalanan yang macet?" Tanya sang jenderal.
"Hujan. Dan saya masih harus menyelesaikan satu tulisan." Dr Husen menjelaskan secara singkat alasan terlambatnya.
Jenderal K menunjuk kursi. "Silakan duduk. Malam ini tidak ada ceramah. Kita hanya ingin tahu apakah Darto sudah siap memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menulis kritik terhadap pemerintah."
Dr. Husen menatap Darto. "Jadi, ini tentang tulisan yang kemarin?"
Darto mengangguk. "Judulnya Republik Bayangan."
"Saya membacanya."
"Bagaimana menurut Doktor?"
Dr. Husen tidak langsung menjawab. Ia membuka tas, mengeluarkan sebuah buku catatan, kemudian meletakkannya di atas meja. "Menurut saya, tulisan itu mengandung satu persoalan penting. Tetapi ada satu hal yang perlu kita bicarakan sebelum melangkah lebih jauh."
"Apa itu?"
"Anda mengkritik orang-orang yang menguasai panggung demokrasi. Tetapi apakah Anda sudah memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja?"
Darto terdiam. Jenderal K menyandarkan punggungnya, lalu menyela… "Itulah sebabnya kita berkumpul malam ini."
"Baiklah," kata Dr. Husen. "Kita mulai dari Marx." Ia mengambil buku Das Kapital yang berada di hadapannya.
"Menurut Anda, apa yang paling penting dari pemikiran Karl Marx?"
Darto menjawab dengan hati-hati. "Pertentangan kelas. Hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Bagaimana sistem ekonomi membentuk hubungan sosial dan politik."
"Jawaban yang benar," kata Dr. Husen. "Tetapi masih terlalu umum."
Ia membuka beberapa halaman buku itu. "Marx tidak hanya membicarakan orang kaya dan orang miskin. Ia mencoba menjelaskan bagaimana sebuah sistem produksi menciptakan hubungan kekuasaan. Siapa yang memiliki alat produksi, siapa yang menjual tenaga kerja, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana hubungan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar."
Jenderal K menyela. "Apakah semua persoalan negara bisa dijelaskan dengan pertentangan kelas?"
"Tidak," jawab Dr. Husen. "Dan Marx sendiri tidak bisa kita perlakukan seperti kitab suci. Pemikirannya perlu dibaca secara kritis. Tetapi ia memberikan alat untuk melihat sesuatu yang sering tidak terlihat."
"Apa misalnya?" tanya Darto.
Dr. Husen menatapnya. "Seorang buruh bekerja sepuluh jam sehari. Ia menghasilkan barang yang nilainya jauh lebih besar daripada upah yang diterimanya. Tetapi ketika ia pulang, ia hanya melihat dirinya sebagai orang yang kurang beruntung. Ia tidak melihat struktur yang membuat keadaan itu terus berlangsung."
Darto memandang buku di hadapannya. Ia teringat Surabaya. Dua puluh tahun lalu, di sebuah pabrik rokok, ia pernah berdiri di antara ratusan pekerja yang datang setiap pagi dan pulang ketika matahari hampir tenggelam. Sebagian besar dari mereka tidak pernah bertanya siapa yang menentukan harga tenaga mereka. Mereka hanya berharap pekerjaan tetap tersedia, anak-anak bisa sekolah, dan kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi. Di kantin pabrik, orang-orang membicarakan kenaikan harga beras, cicilan sepeda motor, biaya kontrakan, dan upah yang tidak pernah cukup.
Darto dulu juga demikian. Ia pernah mengira kemiskinan adalah nasib. Ia pernah menganggap bahwa orang yang bekerja lebih keras akan memperoleh kehidupan lebih baik. Namun, semakin lama ia hidup, semakin banyak ia melihat orang bekerja keras tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkaran kesulitan.
"Jadi, Marx mengajarkan kita melihat hubungan di balik sesuatu yang tampak biasa?" tanya Darto.
"Ya," jawab Dr. Husen. "Ia mengajak kita bertanya siapa yang diuntungkan dari sebuah keadaan, siapa yang dirugikan, dan mengapa keadaan itu terus dipertahankan."
Jenderal K mengangkat cangkir kopinya. "Tetapi negara bukan hanya pabrik. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui uang."
"Tentu," kata Dr. Husen. "Di sinilah pembacaan kita harus diperluas. Negara memiliki hukum, birokrasi, aparat, pendidikan, media, dan berbagai institusi yang membentuk kehidupan masyarakat. Ekonomi penting, tetapi manusia tidak hanya hidup dari ekonomi."
Giliran Darto sekarang yang menyela sang doktor. "Kalau begitu, apakah demokrasi kita sebenarnya hanya memberi kesempatan kepada kelompok yang memiliki modal untuk menguasai negara?"
"Pertanyaan yang lebih tepat adalah," jawab Dr. Husen, "mengapa orang-orang yang tidak memiliki modal besar sering kali tidak mempunyai pengaruh yang sebanding dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi hidup mereka?"
Jenderal K melesap .kopinya. Bunyi lesapannya memecah hening malam. Percakapan mereka semakin tajam. Pakde kemudia memberikan pendapatnya yang kritis "Karena dalam politik, uang bukan satu-satunya kekuatan. Ada jaringan, loyalitas, ketakutan, jabatan, dan kemampuan mengendalikan informasi. Saya pernah berada di dalam institusi negara. Saya tahu bahwa keputusan yang terlihat sederhana dari luar kadang merupakan hasil tarik-menarik kepentingan yang panjang."
"Termasuk kepentingan militer?" tanya Darto.
Jenderal K menatapnya. "Termasuk militer. Dan justru karena itu, kita harus berhati-hati. Tidak ada institusi yang boleh menganggap dirinya lebih tinggi daripada konstitusi."
Dr. Husen mengangguk tanda setuju. "Marx membantu kita melihat struktur ekonomi. Tetapi untuk memahami Indonesia, kita juga harus membaca sejarah kolonialisme, nasionalisme, birokrasi, agama, budaya, dan hubungan masyarakat dengan negara."
Darto membalik halaman Das Kapital. "Kalau begitu, bagaimana kita menerjemahkan semua ini menjadi gagasan perubahan?"
Dr. Husen tersenyum. "Saya kira kita harus mengundang seorang pemikir Indonesia ke dalam percakapan ini."
"Tan Malaka?" tanya Darto.
"Ya. Tan Malaka."
Hujan di luar mulai mengecil. Jenderal K berdiri, berjalan menuju rak buku di sisi ruangan, lalu mengambil sebuah buku dengan sampul yang sudah menguning.
"Ini milik saya sejak lama," katanya sambil meletakkannya di hadapan Darto. Madilog. Darto mengusap sampul buku itu. "Materialisme, Dialektika, dan Logika."
"Tan Malaka menulisnya untuk mengajak orang Indonesia berpikir secara rasional," kata Dr. Husen. "Ia hidup dalam masa ketika sebagian besar rakyat masih berada dalam cengkeraman kolonialisme, kemiskinan, dan keterbatasan pendidikan. Ia memahami bahwa kemerdekaan politik tidak akan cukup jika manusia tetap terbelenggu oleh cara berpikir yang tidak kritis."