Seminggu setelah konferensi pers, kehidupan Bima berubah drastis. Dia tidak lagi bisa berjalan dengan tenang di jalan tanpa dikenali. Media terus mengejarnya untuk wawancara. Telepon pribadinya tidak berhenti berdering - sebagian pendukung, sebagian ancaman.
Pagi itu Bima terbangun dengan berita mengejutkan. Gubernur yang semula mendukung proyek transformasi penjara tiba-tiba menarik dukungan dana pemerintah.
"Setelah pertimbangan lebih lanjut, kami putuskan untuk menunda proyek ini sampai investigasi menyeluruh selesai dilakukan," demikian pernyataan resmi kantor gubernur yang dibacakan di televisi.
Bima langsung menelepon kontak di pemerintahan. "Pak, kenapa tiba-tiba ditarik? Bukankah ini justru momentum untuk mendukung pengungkapan kebenaran?"
Suara di seberang terdengar tidak nyaman. "Bima, ada tekanan dari Jakarta. Orang-orang penting tidak senang skandal ini dibuka. Mereka khawatir akan membuka kasus-kasus serupa di tempat lain. Gubernur tidak punya pilihan."
"Jadi keadilan harus dikorbankan demi kenyamanan politik?"
"Aku tidak bilang itu benar. Aku hanya jelaskan realitasnya. Maaf, Bima. Aku pribadi mendukungmu, tapi secara institusi kami tidak bisa."
Telepon terputus. Bima melempar ponselnya ke sofa dengan frustasi. Lima ratus juta yang dijanjikan pemerintah hilang begitu saja. Itu hampir seperempat dari total dana yang dibutuhkan.
Tapi masalah tidak berhenti di sana. Sore harinya, kontraktor yang mengerjakan renovasi tiba-tiba menghentikan pekerjaan.
"Maaf, Mas Bima," kata mandor dengan wajah bersalah. "Bos kami dapat tekanan dari asosiasi kontraktor. Kalau kami lanjut proyek ini, kami bisa di-blacklist untuk proyek pemerintah lainnya. Kami punya keluarga yang harus dihidupi. Kami tidak bisa ambil resiko."
"Tapi kontrak sudah ditandatangani—"
"Kami siap bayar denda pemutusan kontrak. Tapi kami tidak bisa lanjut. Sekali lagi, maaf."
Dalam satu hari, Bima kehilangan dana pemerintah dan kontraktor. Proyek yang baru berjalan sebulan tiba-tiba mandek.
Rapat darurat tim diadakan malam itu juga. Suasananya suram.
"Mereka melakukan tekanan sistematis," kata aktivis HAM. "Memotong semua dukungan kita agar proyek ini mati dengan sendirinya."
"Berapa dana yang kita punya sekarang?" tanya Bima.
Ratih yang mengurus keuangan membuka laptopnya. "Dari donasi publik kita punya sekitar tujuh ratus juta. Cukup untuk lanjutkan renovasi dasar tapi tidak cukup untuk membangun museum dengan standar yang kita rencanakan."
"Bagaimana kalau kita turunkan standar? Buat yang sederhana dulu?"
"Bisa. Tapi tetap butuh kontraktor yang berani ambil proyek ini. Dan setelah kejadian hari ini, aku ragu ada yang mau."
Pak Marjo yang ikut dalam rapat memberikan usulan. "Bagaimana kalau kita kerjakan sendiri? Kita punya pemuda-pemuda di desa yang terampil. Kita kerjakan bertahap, sesuai dana yang ada. Mungkin lebih lama, tapi setidaknya kita tidak bergantung pada kontraktor besar."
"Itu ide bagus," kata Adi. "Aku bisa koordinir tim teknis. Kita kerjakan dengan sistem gotong royong seperti waktu renovasi Rumah Harapan dulu."