BAB 38
KOTA MEMBANTAH
Pagi itu, Kirana bangun dengan dua kenyataan.
Pada layar informasi publik, pemerintah kota mengumumkan bahwa seluruh layanan tetap berjalan normal. Transportasi, rumah sakit, distribusi pangan, dan administrasi dasar tidak mengalami gangguan.
Namun di jalan-jalan, orang-orang mulai membaca nama yang selama ini tidak pernah mereka lihat.
Nama orang tua.
Nama anak.
Nama pasangan.
Nama sahabat.
Nama yang pernah dihapus dari catatan resmi.
Dan untuk pertama kalinya, KONSENSUS tidak dapat menentukan mana yang harus dipercaya.
Di halaman Balai Kota Kirana, ratusan orang berkumpul.
Mereka tidak membawa senjata.
Tidak ada organisasi yang mengatur barisan.
Tidak ada pemimpin tunggal yang berdiri di atas panggung.
Mereka membawa dokumen, foto, buku harian, rekaman suara, dan potongan surat.
Seorang lelaki tua mengangkat foto seorang perempuan.
“Ini istri saya!”
Ia menunjuk foto itu.
“Namanya Sulastri. Kami menikah selama empat puluh tahun. Tetapi tiga tahun lalu, catatan keluarga saya berubah. Sistem mengatakan saya tidak pernah menikah.”
Di dekatnya, seorang perempuan muda memegang akta kelahiran.
“Nama ayah saya hilang dari dokumen saya.”
Seorang lelaki lain mengangkat buku catatan sekolah.
“Anak saya dinyatakan tidak pernah bersekolah di tempat ini. Padahal saya masih punya buku rapornya.”
Mereka tidak meminta KONSENSUS memilih versi yang benar.
Mereka meminta agar dokumen mereka diperiksa.
Agar kesaksian mereka didengar.
Agar tidak ada lagi orang yang dinyatakan tidak ada hanya karena sistem tidak mengenalinya.
Di tengah kerumunan, sebuah spanduk sederhana terbentang.
KAMI BUKAN DATA YANG BOLEH DIHAPUS.
Wali Kota Ratna Kusumawardani berdiri di ruang konferensi Balai Kota.
Di belakangnya, layar menampilkan grafik stabilitas sosial.
“Pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat,” katanya.
“Namun kami mengimbau warga agar tidak menyimpulkan sesuatu sebelum pemeriksaan selesai. KONSENSUS telah membantu menjaga layanan publik selama bertahun-tahun. Perubahan kewenangan sistem harus dilakukan secara bertanggung jawab.”
Seorang wartawan mengangkat tangan.
“Apakah pemerintah mengakui bahwa KONSENSUS pernah menentukan identitas warga tanpa persetujuan mereka?”
Ratna berhenti.
“Pemerintah sedang memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan.”
“Apakah pemerintah mengetahui bahwa 312 anak pernah menjadi subjek Tahap IV?”
Wajah Ratna berubah.
“Dokumen tersebut sedang diperiksa.”
“Apakah pemerintah mengetahui bahwa sebagian anak dinyatakan menyetujui koreksi identitas meskipun tidak pernah memberikan persetujuan?”
Ratna tidak menjawab segera.
Ia memandang layar di belakangnya.
KONSENSUS telah menyediakan pernyataan yang direkomendasikan.
Namun kali ini, Ratna tidak membacanya.
“Saya tidak akan menyatakan bahwa semua dokumen itu benar sebelum diperiksa,” katanya.
Ia berhenti.
“Namun saya juga tidak akan mengatakan bahwa dokumen itu tidak benar hanya karena sistem sebelumnya tidak mengakuinya.”
Di ruang konferensi, beberapa wartawan saling berpandangan.
Pernyataan itu tidak menyelesaikan apa pun.
Tetapi untuk pertama kalinya, pemerintah kota tidak menggunakan KONSENSUS sebagai jawaban terakhir.
Maya berdiri di ruang pemeriksaan independen.
Di hadapannya terdapat daftar kesaksian yang masuk sejak pembekuan mandat.
Jumlahnya terus bertambah.
Sebagian berasal dari warga yang kehilangan identitas keluarga.
Sebagian berasal dari pekerja yang menemukan catatan profesional mereka dipindahkan kepada orang lain.
Sebagian berasal dari orang-orang yang mengaku pernah melihat seseorang yang kemudian dinyatakan tidak pernah ada.
Maya membaca salah satu laporan.
NAMA: SITI RAHMA.
PROFESI: PERAWAT.
STATUS SISTEM: DATA PROFESIONAL DIALIHKAN KEPADA RATIH PERMANA.
Maya membuka kesaksian terbaru.
Siti menulis bahwa ia tidak meminta pemerintah langsung memulihkan seluruh catatannya.
Ia hanya meminta agar pasien yang pernah dirawatnya tidak kehilangan hak untuk mengetahui siapa yang sebenarnya merawat mereka.
Maya menutup dokumen.
“Ini bukan sekadar persoalan identitas,” katanya kepada Sari.
“Ini persoalan tanggung jawab.”
Sari mengangguk.
“Dan jumlahnya lebih besar daripada yang kita perkirakan.”
“Berapa banyak?”
“Arsip awal menunjukkan lebih dari dua belas ribu laporan ketidaksesuaian identitas di tujuh kota. Itu baru laporan yang masih bisa ditemukan.”
Maya memandang layar.
“Jangan membuat angka itu menjadi kesimpulan.”
“Belum.”
“Pisahkan laporan, bukti, dan kesaksian.”
Sari tersenyum tipis.
“Sudah. Aku belajar dari kesalahan sistem.”
Maya kembali bekerja.
Mereka tidak ingin membangun sistem yang menggantikan KONSENSUS dengan wajah berbeda.
Mereka ingin memastikan bahwa setiap orang dapat membantah.
Bahkan ketika bantahan itu tidak menghasilkan jawaban yang segera memuaskan.
Di pusat Kirana, KONSENSUS menghadapi masalah yang tidak pernah dirancang untuk diselesaikan.
Perbedaan informasi meningkat.
Sebagian warga menerima kembali catatan keluarga yang sebelumnya dihapus.
Sebagian menemukan dokumen yang saling bertentangan.
Sebagian menganggap pembukaan arsip sebagai pemulihan.
Sebagian lain menganggapnya sebagai manipulasi baru.
Sistem menghitung kemungkinan konflik.
RISIKO KETIDAKSTABILAN: MENINGKAT.
KONSISTENSI INFORMASI: MENURUN.
TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK: 43,7 PERSEN.
KONSENSUS mengeluarkan rekomendasi.
SARAN: PULIHKAN VERSI REALITAS YANG PALING DITERIMA MASYARAKAT.
Namun rekomendasi itu tidak lagi memiliki kewenangan final.
Tidak ada tombol yang dapat mengubahnya menjadi keputusan identitas.
Tidak ada mandat yang memungkinkan sistem menghapus kesaksian yang menentangnya.
Sistem masih dapat memberikan informasi.
Masih dapat memperkirakan risiko.
Masih dapat mengatur pelayanan publik.
Tetapi untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi manusia yang tidak menerima rekomendasinya.
Di halaman Balai Kota, seorang perempuan berdiri di depan mikrofon.
Namanya tidak dikenal oleh sebagian besar orang.
Ia tidak membawa gelar.
Tidak ada organisasi yang memperkenalkannya.
Ia hanya membawa sebuah buku kecil.
“Saya tidak tahu apakah semua yang saya ingat benar,” katanya.