Negara Minyak
Saya sudah menaikkan sejumlah berita tentang bisnis minyak ilegal dari hulu hingga hilir. Namun belum pernah menulis keterangan resmi dari pihak berwenang di tingkat pusat. Beruntung, lewat kolega saya di Jakarta, Leon kawan wartawan yang kini jadi centeng di pusat hiburan malam, sebuah rilis resmi masuk ke email saya.
Setelah menyeduh kopi, saya membuka email. Isinya lengkap. Disebutkan, Kementerian ESDM akan melakukan penindakan tegas untuk mengatasi praktik pengeboran sumur minyak ilegal (illegal drilling) yang masih marak terjadi di sejumlah daerah.
Selain penindakan tegas, pemerintah akan tetap melakukan pemberdayaan pembinaan kepada para penambang terhadap aspek keamanan, safety dan aspek lingkungan. Selain mengambil jalan pemberdayaan yang diutamakan, pemerintah tetap akan menindak siapa pun yang melanggar. Ada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Pemerintah menyebut langkah ini berimbang, membina, memberdayakan dan menindak pelanggar.
Bermodalkan email itu saya membuat janji dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mudah Bay, Zulkarnain. Saya mengirimkan surat resmi permintaan wawancara. Pesan pribadi juga saya kirimkan kepada Zulkarnain. Keesokannya saya diterima.
"Banyak aktivitas liar pengeboran minyak dari sumur-sumur baru di sini. Padahal ada 565 sumur tua yang dimiliki BUMD dan sudah mengantongi ijin resmi dari kementerian. Kenapa terjadi?" Saya akhirnya berani melontarkan pertanyaan yang lama terpendam.
"Kalau berdasarkan hukum, yaitu UU Minyak dan Gas Bumi, tidak membolehkan adanya kegiatan illegal drilling. Yang dibolehkan hanya melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," jawab Zulkarnain.